Created by IB Oka Nila

PERATURAN NOMOR III.B.3 : DIREKTUR LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Nomor : Kep- 13/BL/2009, Tanggal : 30 Januari 2009

Ketentuan Umum

a.	Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang direktur.
b.	Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan serta mengajukan kepada Bapepam dan LK paling lambat 121 (seratus dua puluh satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pemilihan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan.
c.	Dalam menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, dewan komisaris dapat membentuk komite dengan atau tanpa melibatkan pihak lain, dengan berpedoman pada Peraturan ini, Peraturan Nomor III.B.1, dan struktur organisasi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berlaku.
d.	Dalam menentukan jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, Dewan Komisaris wajib memperhatikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam angka 11 dan angka 12.
e.	Apabila dalam batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dewan komisaris belum mengajukan jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, maka Bapepam dan LK menetapkan langsung jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan.
f.	Bapepam dan LK menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 109 (seratus sembilan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pemilihan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan.
g.	Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan, Bapepam dan LK dapat menambah direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sedang menjabat.

Persyaratan Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan

Setiap direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1)	orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2)	memiliki akhlak dan moral yang baik;
3)	tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
4)	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
5)	tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal dan keuangan;
6)	tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
7)	mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk perkembangan pasar modal internasional;
8)	mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Pasar Modal Indonesia; dan
9)	memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

paling sedikit 1 (satu) orang calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempunyai pengalaman dalam posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;

calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan lainnya wajib berpengalaman pada:

a)	posisi direktur pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan paling kurang 5 (lima) tahun;
b)	posisi manajerial pada bidang teknologi informasi paling kurang 3 (tiga) tahun dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;
c)	posisi manajerial paling kurang satu tingkat di bawah direktur atau jabatan yang setara pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya, paling kurang 3 (tiga) tahun; dan/atau
d)	mempunyai pengalaman sebagai profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal, paling kurang 5 (lima) tahun.

Bagi calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan sebagai direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, juga wajib mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.

Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Calon Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan

Pencalonan dan pengajuan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dilakukan oleh pemegang saham mayoritas Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Dalam pencalonan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, pemegang saham mayoritas Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertanggung jawab mencari dan menyeleksi calon direktur, meneliti bahwa setiap calon direktur tersebut mempunyai keahlian, pengalaman dan tanggung jawab untuk masing-masing jabatan dan kegiatan yang menjadi tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 11 dan angka 12, dan menegosiasikan atau merekomendasikan gaji serta manfaat lain bagi masing-masing calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10 huruf c Peraturan Nomor III.B.8 (jika ada).

Calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib diajukan kepada Bapepam dan LK oleh pemegang saham mayoritas Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam satu kesatuan paket calon direksi, dengan memenuhi ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 11 dan angka 12.

Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku untuk pengajuan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengisi jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau untuk menambah calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Dalam pengajuan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Bapepam dan LK, pemegang saham mayoritas Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melampirkan dalam rangkap 2 (dua) dokumen-dokumen sebagai berikut:

riwayat hidup calon direktur;

surat pernyataan calon direktur yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan angka 2 huruf a angka 3), angka 4), angka 5), angka 6) dan angka 8);

fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon direktur;

surat pernyataan tentang ada tidaknya hubungan Afiliasi calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan calon direktur lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Anggota Bursa Efek yang merupakan anggota kliring Lembaga Kliring dan Penjaminan;

fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan (jika ada);

surat pernyataan dari masing-masing pihak yang diajukan sebagai calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memuat antara lain tentang kesediaan untuk dipilih menjadi direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang menjadi tugasnya sebagaimana dimaksud dalam, angka 11 dan angka 12 dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang teratur, wajar, dan efisien dengan komisaris dan direktur lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan dimaksud;

surat pernyataan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau institusi lain, apabila yang bersangkutan terpilih sebagai direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan;

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 peraturan ini mengenai integritas calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.3-1;

3 (tiga) buah pas photo berwarna terbaru ukuran 10 x 15 cm (kartu pos);

10)

surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi, dan meneliti calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dari pemegang saham mayoritas Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a, termasuk negosiasi atau rekomendasi mengenai gaji dan manfaat lain apabila calon direktur diangkat menjadi direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, yang menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak ada kepentingan lain termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, melainkan semata-mata kepentingan Lembaga Kliring dan Penjaminan khususnya dan Pasar Modal pada umumnya;

11)

Rencana strategis calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sejalan dengan visi dan misi Lembaga Kliring dan Penjaminan;

12)

surat pernyataan dari calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyatakan bahwa calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan setelah menjadi direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak akan menggunakan aset Lembaga Kliring dan Penjaminan atau melakukan transaksi dan memberi manfaat dalam bentuk apapun kepada Pihak terafiliasinya, direktur lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, Pihak terafiliasi dari direktur lain Lembaga Kliring dan Penjaminan, komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Pihak terafiliasi dari komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

13)

surat pernyataan dari calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyatakan antara lain:

a)	kesediaan untuk tidak memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek selama menjabat sebagai direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan/atau
b)	kesediaan untuk tidak mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

Pengajuan nama calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh pemegang saham mayoritas Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c beserta dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf e, diterima secara lengkap oleh Bapepam dan LK paling lambat 56 (lima puluh enam) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan. Dalam hal terdapat kekurangan maka pengajuan dianggap telah lengkap pada saat kekurangan tersebut disampaikan kepada Bapepam dan LK.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Setiap calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh Ketua Bapepam dan LK.

Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua Bapepam dan LK sebagai Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) pejabat setingkat Eselon II di Bapepam dan LK sebagai anggota.

Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite.

Komite melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan antara lain melalui penelitian administratif, wawancara, dan/atau permintaan presentasi.

Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, Komite dapat dibantu oleh nara sumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Bapepam dan LK.

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi.

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf f meliputi:

1)	cakap melakukan perbuatan hukum;
2)	memiliki akhlak dan moral yang baik;
3)	tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
4)	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
5)	tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal dan keuangan;
6)	tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang Pasar Modal; dan
7)	mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Pasar Modal Indonesia.

persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf f meliputi:

1)	mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk perkembangan pasar modal internasional;
2)	memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko;
3)	memiliki asal usul atau pengalaman yang cukup, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan angka 2 huruf b atau huruf c; dan
4)	memiliki keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau keahlian sesuai dengan bidang yang dipersyaratkan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) dan butir 2) poin b).

Berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bapepam dan LK menyampaikan hasil penilaian dimaksud kepada kelompok pemegang saham mayoritas yang mengajukan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

Jika dalam satu daftar paket calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf c terdapat calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, maka pemegang saham mayoritas dapat mengajukan kembali calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan lain untuk menggantikan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang tidak lulus kepada Bapepam dan LK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan hasil penilaian oleh Bapepam dan LK kepada pemegang saham mayoritas dimaksud, dengan memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Apabila semua dokumen sudah lengkap dan semua persyaratan telah dipenuhi, Bapepam dan LK menyampaikan surat persetujuan dan daftar paket calon Direktur beserta fotokopi dokumen calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan kepada semua pemegang saham daftar calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang disetujui Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam angka 6 beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya daftar calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dari Bapepam dan LK. Daftar paket calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan beserta fotokopi dokumen lengkap tersebut wajib tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham dan publik.

Rapat Umum Pemegang Saham dan Tata Cara Pemilihan Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan

a.	Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memuat antara lain rencana pengangkatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan.
b.	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memuat antara lain rencana pengangkatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan.
c.	Direktur untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dipilih dan diangkat berdasarkan suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memenuhi komposisi sebagaimana ditetapkan dalam angka 2 huruf b.
d.	Pemilihan dan pengangkatan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan secara paket sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c tidak berlaku untuk pemilihan dan pengangkatan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengisi jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau untuk menambah calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan.
e.	Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu komisaris dalam hal komisaris utama berhalangan.
f.	Seorang calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan terpilih sebagaimana huruf c, mempunyai hak untuk mengundurkan diri, sebelum diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
g.	Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjelaskan rencana strategis kepada pemegang saham. Penjelasan dapat juga disampaikan dalam forum lainnya sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang memungkinkan pemegang saham melakukan interaksi dengan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Gaji dan manfaat lain bagi calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b wajib ditentukan berdasarkan kelayakan yang berlaku pada umumnya untuk masing-masing jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keahlian, dan pengalaman masing-masing calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10 huruf c Peraturan Nomor III.B.8 (jika ada).

10.

Gaji dan manfaat lain bagi direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a wajib disetujui dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

11.

Salah seorang diantara calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib ditetapkan sebagai calon direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan tugas utama antara lain mengambil keputusan yang bersifat final jika rapat direksi tidak dapat mengambil keputusan, melakukan koordinasi kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan, kegiatan hubungan masyarakat dan kegiatan pemeriksaan internal.

12.

Calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan lainnya wajib ditetapkan sebagai direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang antara lain bertanggung jawab terhadap satu atau lebih kegiatan sebagai berikut:

a.	kliring dan penyelesaian;
b.	penjaminan dan pengelolaan risiko;
c.	riset dan pengembangan;
d.	teknologi informasi;
e.	hukum; dan
f.	keuangan dan sumber daya manusia serta administrasi umum.

13.

Dalam hal direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan mengganggap direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertanggung jawab dan menjalankan tugas atas beberapa kegiatan sebagaimana ditetapkan pada saat yang bersangkutan diangkat tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya, maka atas keputusan rapat direksi, sebagian tugasnya dapat dialihkan kepada direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lain yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris, Bapepam dan LK, dan ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

14.

Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan direktur lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

15.

Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dilarang memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek.

16.

Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dilarang mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau dilarang mentraksaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal pada saat direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham telah memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka saham tersebut tidak dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

17.

Masa jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.	Apabila seorang direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan diangkat untuk mengisi jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau untuk menambah calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, maka masa jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut berlaku selama sisa masa jabatan direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sedang menjabat;
b.	Penghitungan satu kali masa jabatan bagi seorang direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari masa jabatan direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
c.	Keseluruhan masa jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

18.

Berakhirnya masa jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

19.

Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan diketahui atau dinyatakan oleh Bapepam dan LK tidak lagi memenuhi syarat, dan pemegang saham mayoritas wajib segera mengajukan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan penggantinya kepada Bapepam dan LK dengan memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3.

20.

Dalam hal terdapat jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong, maka jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut wajib diisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dimaksud lowong, dan pemegang saham mayoritas wajib segera mengajukan calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan penggantinya kepada Bapepam dan LK dengan memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3.

21.

Dalam hal terjadi:

a.	Jabatan direktur utama Lembaga Kliring dan Penjaminan lowong, maka salah satu direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib ditunjuk berdasarkan keputusan Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menduduki jabatan direktur utama yang lowong tersebut sampai dengan diangkatnya pengganti oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Bapepam dan LK.
b.	Jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan selain direktur utama lowong, maka tugas direktur tersebut berdasarkan keputusan rapat Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dialihkan kepada direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lain sampai dengan diangkatnya pengganti oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Bapepam dan LK.

22.

Bapepam dan LK dapat menetapkan jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong tidak wajib diisi sebagaimana ditentukan dalam angka 20 setelah mempertimbangkan perkembangan kegiatan dan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan.

23.

Batas waktu penggantian dan/atau pengisian direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dan angka 20 dapat ditentukan lain oleh Bapepam dan LK.

24.

Dalam hal terdapat jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong atau dalam hal adanya pengunduran diri direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, maka direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui atau diterimanya surat pengunduran diri oleh direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

25.

Dalam pengisian jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menggantikan jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong dan/atau diperlukannya tambahan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan baru, maka:

a.	penggantian atau penambahan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2 dan angka 3.
b.	calon direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang akan diajukan wajib bersedia bekerjasama dengan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang ada.
c.	penambahan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan baru wajib memperhatikan ketentuan angka 1 huruf f dan huruf g, dan pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3.

26.

Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang tidak lagi menjabat sebagai direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan karena sebab apapun, tidak berhak menerima gaji dan manfaat lainnya dari Lembaga Kliring dan penjaminan kecuali hak atas uang kompensasi atau jasa penghargaan sepanjang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan jumlah kompensasi atau jasa penghargaan dimaksud tidak lebih besar dari jumlah gaji dari sisa masa jabatan.

27.

Masa jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan berakhir dengan sendirinya apabila direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut antara lain:

a.	kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
b.	tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
c.	dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
d.	dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
e.	berhalangan tetap.
f.	meninggal dunia; dan/atau
g.	masa jabatan berakhir.

28.

Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Bapepam dan LK apabila direktur tersebut, antara lain:

a.	tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
b.	melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
c.	melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
d.	tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan/atau
e.	gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

29.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Januari 2009
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

DAFTAR PERATURAN LKP