PERATURAN NOMOR III.B.5 :
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
Kep- 11/PM/1996,  17 Januari 1996
 
1.

Anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan, sekurang- kurangnya memuat:
 
a.

maksud dan tujuan Perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan;
b.

ketentuan mengenai direksi dan komisaris mencakup antara lain sebagai berikut:
 
1)

persyaratan calon direktur dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor III.B.3;
2)

jumlah anggota direksi dan komisaris masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
3) tata cara pengajuan calon direktur dan komisaris;
4)

anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
5)

berakhirnya masa jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
6)

anggota direksi tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain.
c. ketentuan mengenai saham mencakup antara lain:
 
1)

saham Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama;
2)

saham Lembaga Kliring dan Penjaminan hanya dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam; dan
3)

mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, harus dimiliki oleh Bursa Efek.
d.

ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan:
 
1)

pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan hanya dapat dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain yang memperoleh persetujuan Bapepam;
2)

pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh Bursa Efek kepada Pihak yang bukan Bursa Efek hanya dapat dilakukan sepanjang Bursa Efek tetap memiliki mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
3)

dalam hal saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dimiliki oleh Pihak yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, maka saham tersebut wajib dialihkan dalam waktu 6 (enam) bulan kepada Pihak yang memenuhi persyaratan.
e.

ketentuan bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.
2.

Setiap anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memperoleh persetujuan Bapepam sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh pengesahan.
3.

Permohonan persetujuan anggaran dasar dan perubahannya diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.5-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen:
 
a.

anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar yang dimintakan persetujuan;
b.

akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris;
c. surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
d. agenda Rapat Umum Pemegang Saham; dan
e. daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham.
4.

Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang perubahan anggaran dasar.
5.

Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini, Bapepam akan melakukan penelaahan atas materi anggaran dasar dan perubahannya yang diajukan pemohon.
6.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 
a.

permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.5 -2 lampiran 2 peraturan ini;
b.

permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.5-3 lampiran 3 peraturan ini; atau
c.

permohonannya disetujui dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.5-4 lampiran 4 peraturan ini.
7.

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini, Bapepam tidak memberikan tanggapan maka permohonan pemberian persetujuan atas anggaran dasar dan perubahan dimaksud berlaku efektif.
   
 

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

DAFTAR PERATURAN LKP