PERATURAN NOMOR VI.B.1:
PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK
Kep-35/PM/1996, 17 Januari 1996
 
1.

Permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor VI.B.1-1. lampiran 1 peraturan ini.
2.

Permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 
a.

akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
c.

buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan;
d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun Biro Administrasi Efek sekurang-kurangnya memuat:
 
1)

perkiraan Emiten yang akan memakai jasa Biro Administrasi Efek; dan
2)

lokasi dan tata ruang, ruang penyimpanan Efek yang tahan api, fasilitas komunikasi seperti telepon, faksimile, teleks, komputer serta fasilitas penunjang lainnya yang menjamin proses penyelesaian registrasi yang aman, cepat dan efisien.
e. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
f.

daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai setingkat di bawah direksi disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 
1) daftar riwayat hidup;
2) ijazah pendidikan formal terakhir;
3)

sertifikat Pendidikan Perantara Pedagang Efek;
4) Kartu Tanda Penduduk; dan
5)

1 (satu) lembar pas photo terbaru ukuran 4x6.
g.

daftar  pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang komputer yang memuat:
 
1) riwayat hidup;
2) Kartu Tanda Penduduk;
3)

salinan bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
4)

Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing pendatang;
5)

salinan ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal; dan
6)

1 (satu) lembar pas photo terbaru ukuran 4x6.
h.

bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3.

Buku Pedoman Operasional memuat sekurang-kurangnya:
 
a.

susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab sampai unit organisasi dan atau jabatan setingkat di bawah direksi serta peraturan kepegawaian Biro Administrasi Efek;
b. prosedur arus kerja dan prosedur arus dokumen;
c.

contoh kontrak dengan Emiten dan atau nasabah dan daftar biaya untuk jasa-jasa yang diberikan meliputi antara lain pendaftaran Efek, pemecahan surat kolektif saham, penggabungan surat kolektif saham, penerbitan sertifikat baru, penerbitan saham pengganti dan jasa lain yang diberikannya; dan
d. daftar dan spesifikasi peralatan komputer yang akan digunakan.
4.

Biro Administrasi Efek dalam menetapkan biaya atau perubahan biaya pendaftaran Efek, dan biaya administrasi lainnya wajib terlebih dahulu disetujui Emiten pemakai jasa Biro Administrasi Efek, serta wajib memperhatikan kepentingan pemegang Efek.
5.

Kontrak antara Biro Administrasi Efek dengan Emiten dibuat secara notarial, memuat hal-hal yang berkaitan dengan tugas Biro Administrasi Efek dalam hubungannya dengan penyelenggaraan jasa pengadministrasian Efek, pemindahan pemilikan, penyerahan atau penerimaan surat Efek serta mengenai biaya yang dipungut untuk jasa tersebut.
6.

Emiten dan Biro Administrasi Efek bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada setiap pemegang Efek atas kerugian yang terjadi sebagai akibat kelalaiannya dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak antara Emiten dan Biro Administrasi Efek dan atau melampaui batas waktu penyelesaian administrasi Efek.
7.

Biro Administrasi Efek wajib menjaga sebaik-baiknya setiap Efek maupun catatan pembukuan dalam pengelolaannya dan wajib membuat salinan dari catatan pembukuan yang disimpan ditempat yang terpisah dan aman.
8.

Dalam rangka memproses permohonan izin sebagai Biro Administrasi Efek, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, wawancara serta melakukan pemeriksaan di kantor pemohon apabila dipandang perlu.
9.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 
a.

permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VI.B.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VI.B.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
10.

 Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha Biro Administrasi Efek kepada pemohon dengan Formulir Nomor VI.B.1-4 lampiran 4 peraturan ini
   
 

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

 
PERATURAN LEMBAGA PENUNJANG