PERATURAN NOMOR III.B.6 :
PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
Kep- 46/PM/2004,  9 Desember 2004
 
1. Definisi
 
a.

Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
b.

Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.
c.

Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.
d.

Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada anggota Kliring yang bersangkutan.
e.

Rekening Jaminan adalah Rekening Efek anggota Kliring pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa atau untuk menyelesaikan kewajiban anggota Kliring tersebut kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
f.

Cadangan Jaminan adalah akumulasi dana yang berasal dari penyisihan surplus operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam bentuk kas atau setara kas yang dipergunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
g.

Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dapat digunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
h.

Jaringan Kredit adalah anggota Kliring baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diwajibkan untuk menutup kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkaitan dengan Penjaminan  Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan.
2.

Bursa Efek wajib mengatur setiap jenis Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek dan wajib membuat kontrak dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan mengenai tata cara Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, yang isinya memuat ketentuan sebagai berikut:
 
a.

Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menentukan anggota Kliring yang dapat bertransaksi dan anggota Kliring yang dilarang melakukan Transaksi Bursa berdasarkan hasil analisa risiko penjaminan.
b.

Bursa Efek wajib memastikan bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan memiliki fasilitas untuk menganalisa tingkat risiko anggota Kliring dan berhak menyetujui atau menolak setiap pesanan sebelum pesanan tersebut dapat dilaksanakan di Bursa Efek.
c.

Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menolak setiap saat, tanpa peringatan atau dengar pendapat terlebih dahulu, untuk menyetujui pesanan baru Transaksi Bursa dari anggota Kliring berdasarkan hasil analisa risiko penjaminan.
d.

Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak untuk mengetahui informasi berkaitan dengan Rekening Jaminan setiap anggota Kliring dan wajib memiliki fasilitas untuk menerima informasi dimaksud setiap saat serta menetapkan persyaratan jaminan yang wajib dipertahankan pada rekening tersebut, tanpa persetujuan dari Bursa Efek.
e.

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan kepada anggota Kliring untuk menyerahkan saham Bursa Efek yang dimilikinya sebagai agunan.
f.

Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mensyaratkan kepada anggota Kliring untuk memastikan pemegang saham mayoritas anggota Kliring menyerahkan saham anggota Kliring yang dimilikinya sebagai jaminan atas kewajiban anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
g.

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan setiap anggota Kliring untuk menerima tanggung jawab Jaringan Kredit sesuai dengan peraturan ini.
3.

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami setiap Pihak sebagai akibat keterlambatan Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam penyelesaian Transaksi Bursa yang dijaminnya.
4.

Direktur dan atau komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas segala kerugian yang diderita oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Pihak lain sebagai akibat dari kelalaian atau pelanggaran peraturan sehingga mengakibatkan Lembaga Kliring dan Penjaminan gagal memenuhi kewajiban Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
5.

Dalam rangka menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Lembaga Kliring dan Penjaminan membentuk Cadangan Jaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a.

Sumber Cadangan Jaminan berasal dari penyisihan surplus operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan.
b.

Besarnya penyisihan dari surplus operasional yang berasal dari pendapatan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan tahun berjalan yang dialokasikan ke Cadangan Jaminan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
c.

Penggunaan Cadangan Jaminan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
6.

Kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkenaan dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa wajib diselesaikan dengan sumber keuangan, cara dan urutan sebagai berikut:
 
a.

Sumber keuangan anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa;
b.

Efek dan atau dana dalam Rekening Jaminan anggota Kliring yang gagal;
c.

Cadangan Jaminan dan atau kredit bank apabila direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan memandang perlu;
d.

Dana hasil penjualan Efek dalam Rekening Jaminan anggota Kliring yang gagal, setelah Lembaga Kliring dan Penjaminan menyelesaikan Transaksi Bursa yang gagal;
e.

Proses penjualan saham Bursa Efek milik anggota Kliring dan atau saham Perusahaan Efek anggota Kliring yang dimiliki mayoritas pemegang sahamnya telah dimulai;
f.

Dana Jaminan, jika sumber keuangan, cara, dan urutan di atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d telah digunakan tetapi tidak mencukupi dan jika tindakan hukum untuk memailitkan anggota Kliring yang gagal telah dimulai, dan sesudah anggota Kliring tersebut dikeluarkan dari keanggotaan Bursa Efek;
g.

Sumber keuangan dari anggota Jaringan Kredit yang lain, apabila seluruh sumber keuangan di atas telah digunakan tetapi tidak mencukupi, dengan pembagian sebagai berikut:
 
1)

20% (dua puluh perseratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi sama rata di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa;
2)

80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi diantara anggota Jaringan Kredit yang tersisa secara proporsional berdasarkan nilai Kliring masing-masing anggota Jaringan Kredit dimaksud selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
3)

Jumlah yang tidak dibayar dalam 30 (tiga puluh) hari oleh anggota Jaringan Kredit tertentu, dibagi kembali di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa sesuai dengan ketentuan angka 1) dan 2) di atas, dengan ketentuan tindakan hukum untuk memailitkan anggota Jaringan Kredit yang tidak membayar telah dimulai oleh Bapepam berdasarkan permintaan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.
7.

Hasil penjualan saham Bursa Efek milik anggota Kliring atau saham Anggota Bursa Efek anggota Kliring milik pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e wajib digunakan untuk menutup sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas yang dipakai untuk penyelesaian Transaksi Bursa.
8.

Anggota Jaringan Kredit wajib memilih 5 (lima) direktur anggota Kliring yang berasal dari Perusahaan Efek yang tidak saling terafiliasi sebagai anggota komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko, untuk merekomendasikan kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada direksi dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dan memantau pelaksanaannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a.

Komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali sebulan dan wajib membuat catatan tertulis dari rapat tersebut.
b.

Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melapor kepada komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko dengan cara yang ditetapkan komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko sehingga komite tersebut memiliki informasi yang cukup untuk merekomendasikan dan mengawasi kebijakan pengendalian risiko manajemen Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
c.

Komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko wajib merekomendasikan kepada direksi dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pemegang saham persentase surplus operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan yang wajib disisihkan untuk membentuk Cadangan Jaminan.
9.

Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan bertanggung jawab memastikan bahwa semua pesanan Transaksi Bursa anggota Kliring sebelum dilaksanakan, mempunyai agunan yang cukup pada Rekening Jaminan anggota Kliring tersebut dan Rekening tersebut dikendalikan untuk penyelesaian kewajiban anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a.

Agunan wajib berupa Efek dan atau dana yang disimpan pada Rekening Jaminan yang dapat digunakan langsung untuk menyelesaikan Transaksi Bursa Anggota Kliring dan dapat dijual dengan cepat untuk menyelesaikan kewajiban anggota Kliring yang gagal.
b.

Efek yang tidak dapat dijual dengan cepat atau yang dihentikan sementara dari perdagangan tidak dapat digunakan sebagai agunan pada Rekening Jaminan, kecuali untuk menjamin penyelesaian penjualan Efek itu sendiri.
c.

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan anggota Kliring menyetor agunan tambahan pada Rekening Jaminan apabila nilai pasar agunan tersebut jatuh di bawah batas nilai agunan yang ditetapkan oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak menolak pesanan Transaksi Bursa anggota Kliring sampai agunan tambahan tersebut dipenuhi.
d.

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menolak untuk menerima pesanan baru Transaksi Bursa anggota Kliring yang mempunyai saldo debit atau yang gagal serah Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, sampai kewajiban tersebut dipenuhi.
10.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
   
 

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2004
Pgs. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Darmin Nasution
 NIP 130605098
   
   

DAFTAR PERATURAN BURSA