PERATURAN NOMOR V.C.3 : LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK
KEP-329/BL/2007, 19 September 2007

 1. KETENTUAN UMUM

a.

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang melakukan penilaian harga Efek bersifat utang dan Sukuk untuk menetapkan harga pasar wajar.

b.

Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penilaian Harga Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK.

c.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib melakukan kegiatan penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk secara objektif, independen, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

d.

Lembaga Penilaian Harga Efek dapat memberikan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, termasuk penetapan harga pasar wajar surat berharga lainnya, setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK, sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsi utamanya.

e.

Lembaga Penilaian Harga Efek dilarang melakukan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d peraturan ini.

f.

Lembaga Penilaian Harga Efek dilarang memberikan rekomendasi kepada Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

2. PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

a.

Modal disetor Lembaga Penilaian Harga Efek sekurang-kurangnya Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

b.

Lembaga Penilaian Harga Efek dilarang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

 
1)

pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan

2) tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
c.

Pihak yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek adalah badan hukum.

d.

Setiap Pihak dilarang menjadi pemegang saham pada lebih dari satu Lembaga Penilaian Harga Efek.

e.

Kepemilikan saham dalam Lembaga Penilaian Harga Efek dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 
1)

Setiap badan hukum di bidang keuangan dapat memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek, dengan ketentuan kepemilikan sektor usaha di bidang keuangan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.

2)

Setiap Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memiliki paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek, dengan ketentuan kepemilikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.

3)

Setiap badan hukum lainnya dapat memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek, dengan ketentuan kepemilikan masing-masing sektor usaha badan hukum lainnya tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.

4)

Orang perseorangan dapat memiliki secara tidak langsung, paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.

f.

Pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek dilarang mempunyai hubungan dengan pemegang saham lainnya pada Lembaga Penilaian Harga Efek yang sama melalui:

 
1)

kepemilikan langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek, kecuali kepemilikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

2)

perangkapan jabatan sebagai anggota komisaris atau direksi; dan

3)

pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijakan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

g.

Pemegang saham dilarang mempengaruhi independensi dan objektifitas penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk serta surat berharga lainnya oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.

3. DIREKSI DAN KOMISARIS

a.

Direksi dan komisaris Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 
1) Persyaratan integritas, yang meliputi:
 
a) cakap melakukan perbuatan hukum;
b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
c)

tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pihak yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

d)

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

e)

tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;

f)

 tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang Pasar Modal;

g)

mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

h)

mempunyai komitmen terhadap pengembangan pasar Efek bersifat utang dan Sukuk pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.

2)

Persyaratan kompetensi dan keahlian, yang meliputi:

 
a) bagi calon komisaris:
 
(1)

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau Pasar Modal atau memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan; dan
(2)

memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko (risk management).

b) bagi calon direksi:
 
(1)

memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dengan sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat sarjana;

(2)

memiliki pengalaman di bidang Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau Pasar Modal dan atau bidang keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial; dan

(3)

memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal dan wawasan yang luas tentang Pasar Modal.

b.

Anggota direksi Lembaga Penilaian Harga Efek dilarang merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.

c.

Jumlah anggota direksi Lembaga Penilaian Harga Efek sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan ketentuan paling sedikit satu orang direktur berkewarganegaraan Indonesia.

d.

Anggota direksi Lembaga Penilaian Harga Efek wajib berdomisili di Indonesia.

4. OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTEREN

a.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia.

b.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memastikan bahwa penetapan prosedur penilaian dan penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya independen dari semua Pihak terutama pemegang saham, penerbit, dan instansi pemerintah.

c.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib paling kurang menetapkan harga pasar wajar Efek bersifat utang, Sukuk, dan atau surat berharga lainnya dengan denominasi Rupiah secara harian.

d.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan paling kurang harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk dengan denominasi Rupiah yang dapat diakses publik secara harian.

e.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memiliki rencana bisnis dan strategi yang andal dari perspektif domestik dan regional.

f.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyusun perencanaan untuk terus memperbaiki transparansi pasar, promosi, dan edukasi pasar Efek bersifat utang, Sukuk dan atau surat berharga lainnya secara menyeluruh.

g.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyimpan dan menjaga semua dokumen perseroan terutama yang terkait dengan penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk, serta surat berharga lainnya paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun.

h.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menentukan secara wajar besaran biaya jasa penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk dan jasa tambahan lainnya yang diberikan.

i.

Dalam rangka menetapkan struktur biaya jasa penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya dan jasa tambahan lainnya, Lembaga Penilaian Harga Efek wajib:

 
1)

menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala dan jelas;

2)

mengenakan biaya yang sama kepada setiap pelanggan; dan

3) mengungkapkannya kepada pelanggan.
j.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memiliki kode etik dan mematuhinya untuk mempertahankan profesionalisme dan mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan.

k. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memiliki:
 
1)

paling sedikit 3 (tiga) tenaga ahli dengan pengalaman kerja paling kurang 3 (tiga) tahun dalam:

 
a)

perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya; atau

b)

bidang yang terkait pada penilaian harga Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya.

2)

paling sedikit satu orang dari tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf k butir 1) di atas mempunyai pengalaman dalam perdagangan atau dalam bidang yang terkait dalam penilaian harga Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya di Pasar Modal Indonesia.

3)

mayoritas tenaga operasional Lembaga Penilaian Harga Efek yang berkewarganegaraan Indonesia.

l.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib mengangkat tenaga ahli dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang patut dan layak sesuai dengan jabatannya.

m.

Tenaga ahli dan pejabat satu tingkat di bawah direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf l peraturan ini, dilarang merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan wajib berdomisili di Indonesia.

n.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan akses yang memungkinkan Bapepam dan LK mendapatkan seluruh informasi dan data terkait dengan penetapan harga Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya secara seketika (real time) untuk kepentingan pengawasan.

o.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memiliki sekurang-kurangnya fungsi-fungsi sebagai berikut:

 
1) penetapan harga;
2) teknologi informasi;
3) pengawasan internal dan pengaduan; dan
4) riset dan pengembangan.
p.

Fungsi penetapan harga antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 
1)

menggunakan data yang relevan dan akurat dari sumber yang dapat dipercaya dalam menentukan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya. Khusus untuk data transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya wajib diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Penerima Laporan Transaksi Obligasi;

2)

hanya dapat menggunakan informasi publik mengenai penerbit terutama informasi pemeringkatan;

3)

memformulasikan metodologi penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya yang kredibel dan menerapkannya secara konsisten;

4)

mengungkapkan secara terbuka prosedur yang digunakan dalam penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya kepada pengguna informasi; dan
5)

berinteraksi secara teratur dan terus-menerus dengan pasar untuk mengevaluasi metodologi penilaian harga antara lain dengan memperhatikan produk baru, kejadian baru, peraturan baru dan masukan pelaku.
q.

Fungsi teknologi informasi antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
1) memiliki infrastruktur teknologi informasi yang andal dan dapat:
 
a)

melakukan penetapan harga Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya secara konsisten;
b)

memungkinkan pelaku pasar memberikan masukan setiap saat, terhadap prosedur penilaian dan penetapan harga Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya; dan

c)

melakukan pemantauan berkesinambungan terhadap aktivitas pasar Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya;

2)

menjaga dan memelihara data dan fasilitas penetapan harga Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya dengan tingkat keamanan dan kapasitas sistem yang memadai; dan

3)

memiliki infrastruktur teknologi informasi cadangan (back-up) dan mekanisme penanganan keadaan darurat yang memadai untuk memastikan kesinambungan layanan.

r. Fungsi pengawasan internal dan pengaduan antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
1)

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan standar operasi serta kode etik Lembaga Penilaian Harga Efek yang berlaku; dan

2)

memproses setiap pengaduan baik dari pengguna jasa maupun dari masyarakat umum.

s.

Fungsi riset dan pengembangan antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 
1)

memberikan dukungan kepada semua fungsi terutama fungsi penetapan harga;

2)

memiliki kapasitas untuk melakukan riset dan pengembangan yang berkesinambungan terhadap pasar Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya;

3)

melakukan kajian mengenai kecenderungan pasar; dan

4)

mengembangkan kegiatan usaha Lembaga Penilaian Harga Efek.

5. TATA CARA PERIZINAN

a.

Permohonan pengajuan izin usaha untuk menjadi Lembaga Penilaian Harga Efek diajukan kepada Bapepam dan LK dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.3-1, Lampiran 1 peraturan ini.

b.

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a peraturan ini disertai dokumen dan keterangan sebagai berikut:

 
1)

identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan;

2)

fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;

3)

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;

4)

daftar nama dan data anggota komisaris, direksi, tenaga ahli, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi, meliputi:

 
a)

daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;

b)

fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;

c)

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;

d)

pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan

e) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
5)

daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:

 
a)

fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;

b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
c)

keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;

d) laporan keuangan terakhir;
e)

daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan atau pengurus meliputi:

 
(1)

daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;

(2)

fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;

(3)

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan

(4)

pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

f) daftar nama dan data pemegang saham:
 
(1) orang perseorangan meliputi:
 
(a) daftar riwayat hidup;
(b)

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan

(c)

pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

(2) badan hukum meliputi:
 
(a) fotokopi anggaran dasar; dan
(b) laporan keuangan terakhir;
6)

fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;

7)

laporan keuangan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK;

8)

fotokopi perjanjian usaha patungan bagi Lembaga Penilaian Harga Efek patungan;

9) fotokopi rekening koran;
10)

bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;

11)

surat pernyataan dari Pihak yang mengendalikan Lembaga Penilaian Harga Efek baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 
a)

tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan

b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
12)

surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

 
a) cakap melakukan perbuatan hukum;
b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
c)

tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

d)

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;

e)

tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;

f)

tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang Pasar Modal;

g)

mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

h)

mempunyai komitmen terhadap pengembangan pasar Efek bersifat utang dan Sukuk pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya;

13)

surat pernyataan anggota direksi, tenaga ahli dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain;

14)

surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota komisaris dan atau direksi lain Lembaga Penilaian Harga Efek;

15)

surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan penerbit Efek bersifat utang dan Sukuk atau Pihak yang menjadi pengguna jasanya;

16)

keterangan tempat usaha, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan perseroan;

17)

struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;

18)

gambaran tentang rencana operasi dan misi perseroan;

19)

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada lampiran 6 (Daftar Pertanyaan) dan 7 (daftar A dan B) formulir nomor V.C.3-1 lampiran peraturan ini;

20)

prosedur operasi standar yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s peraturan ini; dan

21) kode etik perseroan.
c.

Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Lembaga Penilaian Harga Efek, Bapepam dan LK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan pemeriksaan di kantor pemohon, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham dan anggota direksi serta komisaris Lembaga Penilaian Harga Efek , dan atau meminta tambahan dokumen.

d.

Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

 
1)

permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor: V.C.3-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
2)

permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor: V.C.3-3 lampiran 3 peraturan ini.

e.

Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat, Bapepam dan LK memberikan surat izin usaha Lembaga Penilaian Harga Efek yang diajukan kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor: V.C.3-4 lampiran 4 peraturan ini.

6. KEWAJIBAN LANJUTAN

a.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan berkaitan dengan:

 
1)

identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan;

2) anggaran dasar perseroan;
3) Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
4)

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;

5)

perjanjian usaha patungan bagi Lembaga Penilaian Harga Efek patungan;

6)

keterangan tempat usaha, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan perseroan, yang mempengaruhi fungsi operasional perseroan;

7)

struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;

8)

prosedur dan standar operasi perseroan;

9) kode etik perseroan;
10)

status hubungan Afiliasi antara anggota komisaris dan direksi dengan komisaris dan atau direksi lain dari Lembaga Penilaian Harga Efek ; dan

11)

status hubungan Afiliasi antara anggota komisaris dan direksi dengan penerbit Efek bersifat utang dan Sukuk atau Pihak yang menjadi pengguna jasanya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut.

b.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyampaikan hal-hal berikut kepada Bapepam dan LK:

 
1)

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dan laporan kegiatan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;

2)

informasi dan data yang digunakan dalam proses penilaian beserta dokumen terkait, apabila diminta oleh Bapepam dan LK;

3)

laporan perubahan material yang mempengaruhi operasi perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah kejadian;

4)

laporan hasil kajian bulanan mengenai kecenderungan pasar, selambat-lambatnya pada hari kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya.

c.

Dalam hal anggota direksi dan atau komisaris mengundurkan diri, maka Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri yang bersangkutan.

d.

Bapepam dan LK dapat menunda pengunduran diri anggota direksi dan atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c.

e.

Rencana perubahan pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Lembaga Penilaian Harga Efek untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f peraturan ini.

f.

Pengajuan rencana perubahan pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b butir 5) peraturan ini.

g.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e, Bapepam dan LK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek, dan atau meminta tambahan dokumen.

h.

Rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota direksi dan atau komisaris wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Lembaga Penilaian Harga Efek untuk memperoleh persetujuan sebelum calon dimaksud diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pemenuhan atas ketentuan angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d peraturan ini.

i.

Pengajuan rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota direksi dan atau komisaris tersebut wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b angka 4) peraturan ini.

j.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penundaan atas rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota direksi dan atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf i peraturan ini, Bapepam dan LK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon anggota direksi dan atau komisaris Lembaga Penilaian Harga Efek , dan atau meminta tambahan dokumen.
k.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK setiap hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf h peraturan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

l.

Hasil RUPS secara notariil wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah akta tersebut diterima Lembaga Penilaian Harga Efek.

m.

Lembaga Penilaian Harga Efek wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf k peraturan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perubahan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b angka 4) peraturan ini.

   
7.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

   
 

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 September 2007
 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

DAFTAR PERATURAN PERUSAHAAN EFEK