PERATURAN NOMOR V.D.10 :
PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL
Kep-313/BL/2007,  Tanggal 28 Agustus 2007
 
1.

Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:

 
a.

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.

b.

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan dari Bapepam sebagai Kustodian.

c.

Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.

d.

Pengelola Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

e.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal adalah Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian.

f.

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening dan transaksi Nasabah, termasuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

2.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

3.

Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib:

 
a.

membentuk unit kerja atau menugaskan direksi atau pegawai setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

b.

menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

c.

menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bapepam dan LK; dan

d.

menyampaikan setiap perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bapepam dan LK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut.

4.

Unit kerja, anggota direksi atau pegawai setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.

5.

Unit kerja, anggota direksi atau pegawai setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a bertanggung jawab langsung kepada direksi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.

6.

Kantor Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh kantor pusat di bawah koordinasi unit kerja, anggota direksi atau pegawai setingkat di bawah direksi, yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kantor pusat Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.

7.

Dalam hal Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

 
a.

Kontrak kerjasama penjualan Efek Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memuat ketentuan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

b.

Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh dan di bawah koordinasi Manajer Investasi;

c.

Manajer Investasi wajib bertanggungjawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap Nasabah Reksa Dana;

d.

Manajer Investasi wajib memiliki prosedur uji kelayakan dan pengawasan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah serta menerapkan prosedur dimaksud; dan

e.

Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memberikan informasi data nasabah kepada Manajer Investasi dengan ketentuan bahwa seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas Reksa Dana yang bersangkutan.

8.

Tugas pokok unit kerja, anggota direksi atau pegawai setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah:

 
a.

memastikan adanya sistem identifikasi Nasabah dan transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;

b.

memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi;

c.

melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait;

d.

menerima dan melakukan verifikasi atas laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja terkait; dan

e.

menyusun laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai kepada direksi atau penanggung jawab untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

9. Penerimaan dan Identifikasi Nasabah.
 
a.

Sebelum Nasabah berinvestasi di Pasar Modal, baik melalui atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib meminta informasi mengenai:

 
1)

latar belakang dan identitas calon Nasabah;

2)

maksud dan tujuan pembukaan rekening calon Nasabah;

3)

informasi lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
4)

identitas Pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain.

b.

Informasi mengenai Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

c.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf b bagi:

 
1)

Nasabah perorangan, sekurang- kurangnya terdiri dari:

 
a)

latar belakang dan identitas Nasabah yang memuat:

 
(1) nama;
(2) alamat atau tempat tinggal;
(3) tempat dan tanggal lahir;
(4) status perkawinan; dan
(5) kewarganegaraan;
b) keterangan mengenai pekerjaan;
c) specimen tanda tangan; dan
d)

keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

2)

Nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari:

 
a)

akte pendirian/anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b)

izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;

c)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d)

laporan keuangan atau diskripsi kegiatan usaha;

e) struktur manajemen;
f)

dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;

g)

nama, specimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di pasar modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening Nasabah; dan
h)

keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

3)

Nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional sekurang-kurangnya berupa nama, specimen tanda tangan dari pejabat yang ditunjuk mewakili lembaga tersebut dan surat penunjukan atau kuasa dari pihak yang berwenang.

d.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung dengan melakukan hal-hal antara lain:

 
1)

Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;

2)

Melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah;

3)

Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon Nasabah yang dianggap dan atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang. Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari:

 
a)

latar belakang atau profil Nasabah yang secara politik menjadi perhatian masyarakat (politically exposed persons) termasuk penyelenggara negara;

b)

bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (high risk business); dan

c)

asal negara Nasabah yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (high risk countries);

4)

Persetujuan pembukaan rekening dapat diberikan setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan Nasabah melakukan kegiatan pencucian uang, antara lain: catatan, dokumen, daftar, informasi mengenai pelanggaran dan atau kejahatan; dan

5)

Memiliki kebijakan dan prosedur khusus untuk meyakini identitas calon Nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon Nasabah, dalam hal pembukaan rekening Nasabah tidak dilakukan melalui pertemuan langsung dengan calon Nasabah.

e.

Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memperoleh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 9 huruf c dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain dimaksud.

f.

Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf e merupakan Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di dalam negeri, maka Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di dalam negeri tersebut telah memperoleh serta melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 9 huruf c.

g.

Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf e merupakan Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan ini, maka Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri tersebut telah memperoleh dokumen pendukung pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf c tersebut dan telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud.

10.

Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah.

 
a.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 9 dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekeningnya.

b.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 9.

c.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.

d.

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus dapat memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk untuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

e.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh Nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK; dan

f.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi Nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK.

11. Manajemen Risiko.
 
a.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal secara keseluruhan.

b.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

 
1)

pengawasan oleh pengurus Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal;

2) pendelegasian wewenang;
3) pemisahan tugas; dan
4)

sistem pengawasan intern termasuk audit intern;

c.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

d.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengujian dan tes secara acak (sampling) terhadap keefektifan dari sistem dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan mendokumentasikan pengujian tersebut guna perbaikan dan pengembangan sistem yang dimiliki.

e.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang mungkin timbul di berbagai unit kerja terkait.

12.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan pelaporan kepada PPATK sesuai dengan undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.

13.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada semua karyawan yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 
a. menyusun program pelatihan;
b.

menyampaikan program pelatihan kepada Bapepam dan LK;

c.

melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun; dan

d.

melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada Bapepam dan LK.

14.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

   
  Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 28 Agustus 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

DAFTAR PERATURAN PERUSAHAAN EFEK