PERATURAN NOMOR V.D.7 :
POKOK-POKOK KETENTUAN PERJANJIAN PINJAMAN SUB ORDINASI PERUSAHAAN EFEK
Kep- 28/PM/1999, Tanggal 31 Desember 1999
 
1.

Dalam rangka perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Perusahaan Efek dapat menggunakan pinjaman sub ordinasi sebagai unsur pengurang total kewajiban dengan ketentuan perjanjian pinjaman sub ordinasi sesuai dengan peraturan ini.
2.

Perjanjian pinjaman sub ordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 
a.

Pinjaman sub ordinasi diberikan dalam bentuk tunai atau dengan mengubah pinjaman yang ada menjadi pinjaman sub ordinasi dengan ketentuan maksud dan tujuan penggunaan pinjaman dimaksud sama dengan maksud dan tujuan penggunaan dana yang berasal dari modal melalui penerbitan saham.
b.

Perjanjian pinjaman sub ordinasi tersebut wajib dibuat secara tertulis.
c.

Jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman, bunga atau kompensasi lain dari pinjaman sub ordinasi baik sebagian atau seluruhnya dilarang kurang dari 1 (satu) tahun, kecuali para Pihak berdasarkan kesepakatan tertulis mempercepat pembayaran pinjaman sub ordinasi dengan ketentuan Perusahaan Efek tetap memenuhi persyaratan besarnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.5.
d.

Apabila pembayaran pinjaman sub ordinasi pada saat jatuh tempo menyebabkan Perusahaan Efek tidak memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, maka tanggal jatuh tempo pokok pinjaman, bunga atau kompensasi lain pinjaman sub ordinasi secara otomatis diperpanjang sampai dengan saat Perusahaan Efek dapat melakukan pembayaran tanpa menyebabkan pelanggaran persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
e.

Perjanjian pinjaman sub ordinasi dapat memberikan pilihan penyelesaian sebagai berikut:
 
1) Penyelesaian secara tunai;
2)

Penyelesaian melalui konversi atas pinjaman sub ordinasi baik sebagian maupun seluruhnya ke dalam saham Perusahaan Efek yang belum ditempatkan kepada pemberi pinjaman sub ordinasi, setiap saat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a)

Rencana penyelesaian melalui konversi wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan
b)

Rencana penyelesaian melalui konversi wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Efek;
3)

Penyelesaian dengan cara pemegang saham tertentu menghibahkan saham Perusahaan Efek milik pemegang saham tersebut kepada Perusahaan Efek, kemudian saham itu dipergunakan oleh Perusahaan Efek untuk menyelesaikan pinjaman sub ordinasi baik sebagian maupun seluruhnya atas pilihan pemberi pinjaman sub ordinasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a)

Rencana penyelesaian melalui konversi wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan
b)

Rencana penyelesaian wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Efek.
 f.

Kedudukan hak pemberi pinjaman sub ordinasi adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain. Ketentuan dalam perjanjian pinjaman sub ordinasi wajib menyatakan bahwa hak pemberi pinjaman sub ordinasi untuk menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain wajib dilakukan setelah semua hak pemberi pinjaman lain untuk menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain yang sudah jatuh tempo lebih dahulu atau bersamaan dengan pinjaman sub ordinasi termasuk hak kepemilikan manfaat atas rekening Efek Perusahaan Efek tersebut telah dibayarkan.
g.

Perusahaan Efek dilarang menjaminkan aktiva perusahaan yang termasuk dalam unsur perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Efek atau aktiva lain milik nasabah yang disimpan dalam kustodian perusahaan, atau aktiva perusahaan yang digunakan dalam administrasi rekening Efek.
3.

Dalam rangka menjalankan fungsinya, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membuat formulir standar perjanjian pinjaman sub ordinasi yang isinya sesuai dengan peraturan ini yang dapat digunakan oleh Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan.
4.

Perusahaan Efek yang bukan anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini.
5.

Perusahaan Efek yang tidak menggunakan formulir standar perjanjian pinjaman sub ordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat membuat perjanjian pinjaman sub ordinasi yang isinya sesuai dengan peraturan ini dan dalam hal Perusahaan Efek adalah anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan, maka perjanjian dimaksud wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu Lembaga Kliring dan Penjaminan.
6.

Formulir standar perjanjian sub ordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan perjanjian pinjaman sub ordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini disertai pendapat hukum dari 2 (dua) konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam dan wajib disampaikan kepada Bapepam untuk mendapat persetujuan sebelum berlaku.
   
 

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 1999
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

 

Jusuf Anwar
NIP 060033316

 
DAFTAR PERATURAN PERUSAHAAN EFEK