PERATURAN NOMOR IV.C.5 :
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS
Nomor : Kep- 43/BL/2008, tanggal : 14 Februari 2008
 
1. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 
a.

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek.
b.

Pemodal Profesional adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

2.

Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas hanya ditawarkan kepada Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dilarang dimiliki oleh 50 (lima puluh) Pihak atau lebih.

3.

Pedoman pengelolaan dan pedoman Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mengikuti Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini.

4.

Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat secara notariil kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tersebut.

5.

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 
a.

mempunyai modal disetor sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
b.

mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai yang mempunyai sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) atau Wakil Manajer Investasi yang telah mempunyai pengalaman dalam mengelola portofolio Efek paling kurang 5 (lima) tahun, yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tersebut; dan
c.

memiliki Unit Penyertaan dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikelolanya paling kurang 1 (satu) Unit Penyertaan.

6.

Nama Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mencantumkan nama Manajer Investasi dan nama yang mencerminkan spesifikasi tujuan investasi Reksa Dana tersebut.

7.

Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
8.

Ketentuan yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali larangan sebagai berikut:

 
a.

pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
b.

pembelian Efek yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas pada setiap saat;
c.

terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);

d. terlibat dalam pembelian Efek secara marjin;
e.

melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; dan
f.

terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian.

9.

Ketentuan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

10.

Ketentuan mengenai hal-hal minimal yang dimuat dalam Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.2 yang terkait dengan komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan Pasar Modal tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

11.

Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan wajib ditetapkan sebesar US$ 500.000,00. (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau EUR 500.000,00 (lima ratus ribu Euro).
12.

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berhak antara lain:

 
a.

memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas setiap tiga bulan sekali; dan
b.

meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP).
 

Ketentuan mengenai hak memperoleh informasi setiap tiga bulan sekali dan meminta diselenggarakannya RUPUP tersebut wajib dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif.
13.

Manajer Investasi wajib melakukan penetapan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian setiap tiga bulan sekali.

14.

Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas setiap tiga bulan sekali.

15.

Penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak wajib tunduk pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
16.

Dalam hal penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak mengikuti Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas secara konsisten untuk menghitung dan menetapkan Nilai Aktiva Bersih.

17.

Ketentuan mengenai penghitungan, pengumuman, dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

18.

Kewajiban Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas untuk menyampaikan laporan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana tidak berlaku bagi
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kecuali ketentuan angka 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, angka 2 huruf c, angka 3 dan angka 8.

19.

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mengumumkan dan menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada Bapepam dan LK dan pemegang Unit Penyertaan setiap tiga bulan sekali dengan menggunakan Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1, Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2, Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3, Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
20.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 di atas wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya periode tiga bulan tersebut, dengan ketentuan jika pada hari dimaksud jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

21.

Laporan keuangan tahunan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Penyertaan Terbatas wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK serta wajib disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam dan LK oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
22.

Ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar Reksa Dana wajib dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali ketentuan kewajiban pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas karena:

 
a.

diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; atau

b.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

23.

Kewajiban Manajer Investasi terkait dengan pembubaran Reksa Dana sebagaima dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
24.

Dalam hal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
 
a.

menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian aset likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK kepada pemegang Unit Penyertaan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;

b.

menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan aset likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Bapepam dan LK; dan

c.

menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian aset likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.

25.

Dalam hal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

 
a.

menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 
1)

kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

2) persetujuan pemegang Unit Penyertaan;
3) alasan pembubaran; dan
4) kondisi keuangan terakhir;
 

dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;

b.

menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan aset likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan aset likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

c.

menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.

26.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

   
  Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Februari 2008
  Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan
  ttd.
  A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
   

PERATURAN REKSA DANA